Articles
28 Documents
Search results for
, issue
"Vol 8, No 1 (2022): Februari"
:
28 Documents
clear
<![CDATA[MODEL PARAREM DESA ADAT DALAM MENCIPTAKAN TATANAN KEHIDUPAN BARU DI DESA UMEANYAR, KECAMATAN SERIRIT, KABUPATEN BULELENG ]]>
<![CDATA[Sudiatmaka, Ketut]]>;
<![CDATA[Hadi, I Gusti Ayu Apsari]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8, No 1 (2022): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v8i1.43878
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistematika dalam bentuk konstruksi hukum pararem yang ideal bagi Desa Adat sebagai upaya menciptakan tatanan kehidupan baru (new normal) dan sekaligus pengintegrasian maupun penegakan hukum yang berlaku di Desa Adat Umeanyar, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan mengumpulkan data penelitian berupa wawancara yang melibatkan Bendesa Adat Desa Umeanyar sebagai informan dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan Pararem No. 060/DA.Um/PRRM/VI/2020 memiliki konstruksi yang telah sesuai sebagaimana ketentuan menurut Peraturan Gubernur Bali No. 4 Tahun 2020 bahwa pararem disusun dalam bahasa Bali dan Bahasa Indonesia serta harus disosialisasikan kepada masyarakat desa adat. Selain itu dalam rangka pengintegrasian dan penegakan hukum pararem ini juga memuat sanksi dengan tingkat pembinaan, peringatan, hingga pamidanda seperti sanksi akilo beras, dasa kilo beras hingga selae kilo beras. Upaya pengintegrasian pararem hendaknya melibatkan segenap pihak mulai dari Bendesa Adat, Perbekel, Satgas Covid di wewidangan desa adat setempat.]]>
<![CDATA[PENCURIAN DATA PRIBADI DI INTERNET DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI ]]>
<![CDATA[Anugerah, Fiqqih]]>;
<![CDATA[Tantimin, Tantimin]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8, No 1 (2022): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v8i1.45434
<![CDATA[Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sudah membawa pada pemikiran sosial, sikap dan gaya hidup, termasuk pola perilaku manusia, tidak terbatas pada penegakan hukum, hubungan budaya, ekonomi dan sosial. Â Kerahasiaan data pribadi penting karena berkaitan dengan harga diri dan kebebasan berekspresi. Sejauh ini, belum ada regulasi khusus untuk memerangi penyalahgunaan data pribadi yang menimbulkan persoalan hukum atas data pribadi oleh negara. Terdapat beberapa faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana kejahatan kasus pencurian data. Dengan demikian, penelitian bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kebijakan perlindungan hukum terhadap kejahatan pencurian data pribadi di internet dan apa saja faktor yang dapat menyebabkan tindak pidana kejahatan pencurian data pribadi di internet. Artikel ini memakai metode penelitian normatif yang dilakukan dengan cara mengamati bahan pustaka seperti bahan hukum, seperti jurnal, konsep, skripsi, teori, prinsip, serta norma hukum yang saat ini berlaku di Indonesia.]]>
<![CDATA[PENERAPAN SANKSI ADAT KASEPEKANG DI BANJAR TEGAL GUNDUL, TIBUBENENG KABUPATEN BADUNG ]]>
<![CDATA[Dewi, A.A. Mas Adi Trinaya]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8, No 1 (2022): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v8i1.43871
<![CDATA[Sanksi adat kasepekan ini sudah sering kali berjalan dan dikenal sangat luas di seluruh wilayah adat di Bali. Kasepekang merupakan sanksi adat Bali, dimana si penerima sanksi akan dikucilkan, diasingkan atau diberhentikan untuk ikut di desa (Madesa). Hal ini dikarenakan si pelaku sanksi melanggar aturan desa adat berkali-kali (keterlaluan), sehingga sanksi ini dianggap pantas untuk diberikan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimanakah penerapan sanksi adat di Banjar Tegal Gundul, Tibubeneng dan 2) bagaimanakah hambatan-hambatan dalam penerapan sanksi adat di Banjar Tegal Gundul, Tibubeneng. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, yang berpedoman pada teknik pengumpulan data dengan wawancara langsung dengan menggunakan teori receptie, teori receptio in complexu dalam konsep negara hukum untuk mengkaji fenomena yang terjadi saat ini dalam ketertiban kehidupan masyarakat khususnya di Banjar Tegal Gundul, Tibubeneng Kabupaten Badung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi adat kasepekang di banjar tegal gundul, tibubeneng – canggu dilaksanakan oleh pimpinan adat yaitu Kelihan Banjar atau Kelihan Adat dengan tahapan-tahapan berupa memberikan petuah (pitutur ayu), memberikan teguran – teguran (penglemek) sampai pada disisihkan (Kasepekang) dari kegiatan organisasi sosial masyarakat banjar. Hal ini diharapkan agar warga menjadi sadar dan mengikuti apa yang menjadi kesepakatan masyarakat Banjar Adat.]]>
<![CDATA[PENGARUH INTEGRITAS PERBANKAN SYARIAH SEBAGAI SEKTOR KEUANGAN DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN INDONESIA PADA MASA PANDEMI ]]>
<![CDATA[Fitri, Winda]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8, No 1 (2022): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v8i1.44409
<![CDATA[Pertumbuhan ekonomi Indonesia terkontraksi 0,7% karena dipengaruhi oleh pandemi Covid-19, penelitian ini mengkaji potensi dan kontribusi perbankan syariah dalam meningkatkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi. Sektor perbankan merupakan salah satu sektor yang sangat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi suatu negara dan perbankan syariah berpotensi besar untuk berkembang lebih pesat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan penelitian Hukum Normatif dengan menggunakan objek penelitian berupa objek data sekunder.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan syariah mempunyai peran yang sangat penting dalam mendorong sektor pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Secara historis, sistem ekonomi Islam merupakan sistem yang “kuat†dalam menghadapi goncangan ekonomi maupun kesulitan zaman dibandingkan sistem konvensional, kapitalis, atau sosialis. Hal ini dikarenakan Bank Syariah memiliki peran untuk memasyarakatkan praktik bagi hasil dan menghindari praktik riba (bunga). Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang sehat dan tetap stabil bahkan ketika runtuhnya kurs mata uang. Di sisi lain, dengan disahkannya UUPS maka membuat para investor lebih percaya diri untuk menanamkan modalnya di perbankan syariah sehingga menambah arus investasi di Indonesia. Selain itu, upaya yang akan dilakukan oleh Bank Syariah dalam meningkatkan mutu perekonomian Indonesia adalah dengan mengalokasikan dana dari DPK pada sektor perekonomian dan memberikan dukungan permodalan terhadap sektor UMKM.]]>
<![CDATA[STUDI SOSIO-LEGAL TERHADAP PENGATURAN DAN POLA PERDAGANGAN LINTAS BATAS NEGARA DI POS LINTAS BATAS NEGARA (PLBN) ENTIKONG ]]>
<![CDATA[Bangun, Budi Hermawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8, No 1 (2022): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v8i1.43606
<![CDATA[Penelitian ini berfokus pada pengaruh pembukaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong terhadap kegiatan perdagangan lintas batas negara dalam kaitannya dengan pemenuhan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kecamatan Entikong.Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat non-doktrinal dengan pendekatan socio-legal. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara yang bersifat terbuka serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, selanjutnya data yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pembukaan PLBN Entikong beserta dengan segala fasilitas pelengkapnya dinilai oleh masyarakat di Kecamatan Entikong belum meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan potensi yang dimilikinya, wilayah perbatasan seperti Kecamatan Entikong sesungguhnya dapat menjadi kawasan perkembangan ekonomi sekaligus cikal bakal kota.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI DESENTRALISASI DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA ]]>
<![CDATA[Larasati, Genoveva Pupitasari]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8, No 1 (2022): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v8i1.44063
<![CDATA[Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Desentralisasi merupakan bentuk relasi pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan. Dalam negara kesatuan, seluruh bagian negara dikelola oleh pemerintah pusat. Karena luas wilayah dan karakter daerah yang luas, disamping keterbatasan pemerintah pusat untuk menangani seluruh urusan pemerintahan yang menjamin pelayanan publik, maka beberapa urusan diserahkan ke pemerintahan daerah. Hal ini berbeda dengan bentuk federal dimana bagian dari negara federal pada dasarnya adalah negara-negara bagian yang menyatu menjadi satu negara. Urusan yang tidak bisa dilakukan negara bagian, misalnya yang menyangkut hubungan lintas negara bagian, diserahkan ke pemerintah federal. Jika pada negara kesatuan kewenangan yang diberikan ke daerah merupakan pemberian pemerintah pusat, dalam negara federal urusan pemerintah federal disepakati diantara negara-negara bagian.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA DALAM PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DI KECAMATAN SUNGAI GELAM KABUPATEN MUARO JAMBI ]]>
<![CDATA[Irwandi, Irwandi]]>;
<![CDATA[Arfa, Nyimas]]>;
<![CDATA[Suhermi, Suhermi]]>;
<![CDATA[Yarni, Meri]]>;
<![CDATA[Bafadhal, Faizah]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8, No 1 (2022): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v8i1.43879
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi aplikasi sistem keuangan desa dalam pengelolaan administrasi keuangan desa. Aplikasi ini merupakan pertanggung jawaban dalam mengelola keuangan desa dalam rangka mewujudkan dana desa anggaran desa yang tranparan, akuntabel dan partisipatif. Penelitia ini bersifat deskriptif, memberikan gambaran tentang implementasi aplikasi sistem keuangan desa dalam pengelolaan administrasi keuangan di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Data diperoleh secara primer berupa hasil observasi, wawancara, dan data sekunder. Sedangkan Informan yang digunakan adalah Kepala Desa/Sekretaris Desa, Operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), dan Dinas PMD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem keuangan desa dalam penginputan data harus sesuai dengan yang tertera dalam sistem; sedangkan kesediaan Sumber Daya Manusia di Pemerintahan di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi tidak mendukung sehingga perlu dilakukan peningkatan kapasitas melalui pendampingan atau pelatihan yang mengakibatkan Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di desa Sungai Tangkit belum maksimal Hal ini berdampak terhadap kinerja kepala desa sebagai penyelenggaaran pemerintahan desa khususnya dalam pengelolaan administrasi Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD). Fakta ini berbanding terbalik dengan tujuan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yaitu membantu kerja penyelenggaran pemerintah desa secara adminitstratif.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMALSUAN TANDA TANGAN YANG DILAKUKAN KARYAWAN NOTARIS TANPA SEPENGETAHUAN NOTARIS YANG MEMPEKERJAKANNYA ]]>
<![CDATA[Simanjuntak, Sondang Irene]]>;
<![CDATA[Putra, Mohamad Fajri Mekka]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8, No 1 (2022): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v8i1.43874
<![CDATA[Penulisan jurnal ini bertujuan untuk menganalisis dan meneliti pertanggungjawaban notaris terhadap karyawannya yang melakukan pemalsuan tanda tangan tanpa sepengetahuannya. Bahwa terhadap tindakan yang dilakukan karyawan tersebut notaris dapat dikenakan pidana yang temuat dalam Pasal 55 Jo Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHP karena notaris dianggap telah lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pejabat umum. Terhadap tanggung jawab tersebut haruslah juga berdasar pada Undang Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Di dalam Undang-Undang tersebut terdapat pedoman yang mengatur mengenai hak dan kewajiban notaris dalam menjalankan profesinya. Walaupun notaris dalam pekerjaanya sehari-hari dibantu oleh karyawannya, tetapi tetap saja notaris wajib melihat dan meneliti lagi apakah setiap pekerjaan yang diberikan kepada karyawannya sudah dikerjakan sesuai prosedur dalam undang-undang jabatan notaris atau belum. Hal ini dilakukan agar para pihak yang berkepentingan tidak dirugikan dengan akta yang dibuat oleh notaris tersebut. Ketika terjadinya kelalaian maka tidak hanya pihak ketiga saja yang dirugikan tetapi notaris yang bersangkutan juga karna dia yang membuat akta tersebut.]]>
<![CDATA[URGENSI OTONOMI DESA DALAM PENGELOLAAN DESA WISATA BERBASIS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ]]>
<![CDATA[Hardiyanti, Marzellina]]>;
<![CDATA[Diamantina, Amalia]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8, No 1 (2022): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v8i1.44410
<![CDATA[Keberadaan Desa semakin diakui sejak diberlakukannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pembangunan Desa pada sektor pariwisata dikembangkan melalui konsep “desa wisataâ€. Fokus permasalahan pengelolaan desa wisata yang terjadi di Desa Wonocolo Kabupaten Bojonegoro yaitu belum adanya pelaksanaan otonomi desa dalam pengelolaan desa wisata berbasis pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan non doktrinal atau metode yuridis-empiris yang diperoleh melalui sumber data primer dan sumber data sekunder yang dianalisis dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan diperlukan adanya pelaksanaan otonomi desa dalam pengelolaan desa wisata di Desa Wonocolo Kabupaten Bojonegoro yaitu sudah ada dasar pengaturan hukum yaitu UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Perda Kabupaten Bojonegoro No. 1 Tahun 2016 tentang Kepariwisataan yang memberikan kewenangan Pemerintah Desa dalam mengelola potensi wisata desa namun belum ada pelaksanaan yang berlanjut dari Pemerintah Desa Wonocolo serta ancaman kerusakan lingkungan hidup terhadap kegiatan penambangan pada sumur-sumur tua yang dilakukan secara terus menerus. Upaya mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan desa wisata berbasis pembangunan di antaranya dengan membangun sinergitas antara Pemerintah Desa dengan masyarakat setempat agar dapat diberdayakan dalam pengembangan potensi desa wisata yang berkelanjutan.]]>
<![CDATA[PENGELOLAAN LIMBAH COVID-19 DI RUMAH SAKIT PARU ROTINSULU DALAM PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN ]]>
<![CDATA[Ramadhan, Riangga Ferbi]]>;
<![CDATA[Subekti, Rahayu]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8, No 1 (2022): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jkh.v8i1.43716
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hukum lingkungan yang berlaku, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam pengelolaan limbah COVID-19 serta upaya dalam mengatasi hambatan nya di Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu. Penelitian ini memakai metode penelitian fakta-fakta empiris bersifat deskriptif dengan mengaplikasikan pendekatan kualitatif. Sumber penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dengan wawancara dan observasi serta data sekunder yakni peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan objek penelitian. Berdasarkan hasil observasi pengelolaan limbah COVID-19 telah memenuhi ketentuan yang berlaku pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2015, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/537/2020 Tentang, akan tetapi dalam implementasi nya masih belum optimal dilaksanakan, seperti upaya pemilahan, dumping dan pengelolaan lainnya. Hambatan dalam pengelolaan limbah di rumah sakit masih belum gencarnya upaya pemilahan dari penghasil limbah yakni pasien diperlukan edukasi untuk mendukung pengelolaan limbah infeksius COVID-19 yang benar secara hukum.]]>
